Bisakah Sepakbola Jadi Jalan Menuju Panggung Politik?

Opini Admin One News

Di Indonesia, sepakbola bukan hanya olahraga  tapi juga alat sosial dan politik yang sering dimanfaatkan untuk menarik simpati publik. Namun, apakah popularitas di dunia sepakbola benar-benar bisa memenangkan pertarungan politik?

Kekalahan timnas Indonesia dari Irak dan Arab Saudi pada Oktober lalu menjadi salah satu kekecewaan terbesar dalam sejarah sepakbola nasional. Publik yang sempat menaruh harapan besar terhadap peluang Garuda menuju Piala Dunia 2026 kini harus menelan kenyataan pahit.

Imbasnya, nama Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, ikut terseret. Ia dinilai gagal menjaga stabilitas timnas usai memecat pelatih yang sangat dicintai publik, Shin Tae-yong, dan menggantikannya dengan legenda Belanda, Patrick Kluivert, yang masih diragukan kemampuannya.

Padahal sebelum kekalahan tersebut, pamor Erick Thohir diprediksi bisa melonjak pesat bila timnas Indonesia mampu tampil gemilang. Banyak pengamat menilai, langkah mengganti pelatih merupakan pertaruhan besar yang bisa membuka jalan Erick menuju bursa politik 2029. Namun kini, arah dukungan publik tampak mulai berubah.

Antara Popularitas dan Realitas Politik

Sejauh ini, hubungan antara PSSI dan dunia politik masih sebatas asumsi. Edy Rahmayadi memang sempat terpilih sebagai Gubernur Sumatera Utara setelah menjabat Ketua Umum PSSI, namun sulit membuktikan bahwa keberhasilannya di panggung politik berasal dari posisinya di sepakbola.

Selain Edy, belum ada ketua umum PSSI yang berhasil menempati jabatan publik hasil pemilihan langsung. Bahkan, beberapa tokoh seperti La Nyalla Mattalitti dan Nurdin Halid justru mendapat sorotan negatif selama memimpin federasi sepakbola tersebut.

Jika PSSI dianggap sebagai mesin politik, maka kinerjanya bisa dibilang tidak efektif. Namun daya tariknya tetap besar karena jumlah penggemar sepakbola di Indonesia sangat tinggi. Berdasarkan data Goodstats.id, ada sekitar 165,4 juta penduduk Indonesia yang mengaku sebagai fans sepakbola hampir 60 persen dari populasi nasional. Angka sebesar ini tentu menggoda bagi siapa pun yang ingin mencari suara.

Sebuah riset dari Andrew Healy, profesor di Loyola Marymount University, juga menunjukkan bahwa kemenangan tim sepakbola lokal bisa meningkatkan peluang keterpilihan kandidat petahana sebesar 2,8 persen jika terjadi dua minggu sebelum pemilu. Artinya, keberhasilan di lapangan hijau memang punya potensi untuk memengaruhi opini publik.

Antara Harapan dan Keterbatasan

Namun dalam konteks Indonesia, menjadikan PSSI sebagai batu loncatan politik masih terasa tidak logis. Prestasi timnas masih jauh dari harapan  bahkan untuk sekadar menjuarai Piala AFF pun belum pernah terwujud. Akibatnya, posisi ketua umum PSSI kerap lebih dekat dengan sorotan dan kritik ketimbang pujian.

Liga Indonesia pun belum menjadi fondasi kuat bagi lahirnya pemain berkualitas. Masalah klasik seperti tunggakan gaji, keamanan pertandingan, dan manajemen klub yang tidak profesional masih terus terjadi.

Dalam kondisi seperti ini, menjadikan PSSI sebagai kendaraan politik justru berisiko tinggi. Alih-alih mendongkrak popularitas, kegagalan di lapangan malah bisa berbalik menjadi bumerang.

Sepakbola Indonesia memang memiliki basis massa yang luar biasa besar, tetapi harapan publik sering kali tidak sejalan dengan realitas di lapangan. Jika ingin memanfaatkan sepakbola untuk kepentingan politik, seharusnya dimulai dengan membangun sistem yang sehat dan kompetitif  bukan sekadar mengejar prestasi instan yang sulit dicapai.